BRITAKAN.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku partainya sudah mengumumkan nama Calon Presiden (Capres) untuk Pemilu 2024 secara resmi.
Bahkan, menurutnya, pengumuman Capres dari Golkar sudah diumumkan sejak pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) partai berlambang pohon beringin.
“(Soal nama Capres) Kalau Golkar, waktu Munas juga sudah resmi,” tutur Airlangga saat menghadiri Rakornis dan Bimtek Pemenangan Pemilu di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, Sabtu (21/1/2023).
Baca Juga: Sandiaga Uno: Terkait Isu Perpolitikan, Biarkan Tokoh Politik yang Memberikan Pernyataan
Diketahui, Munas 2019 Partai Golkar sudah memutuskan untuk mengusung Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden 2024.
Bahkan keputusan munas ini diperkuat hasil keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) hingga rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar setelah Munas 2019.
Airlangga menegaskan, untuk urusan Capres dari Golkar sudah final, karena Munas menjadi keputusan tertinggi partai berlambang pohon beringin.
Dia mengaku, saat ini Golkar tengah memperjuangkan sistem pemilu yang tetap memberikan kedaulatan kepada rakyat, melalui proporsional terbuka.
Menurut Ketum Golkar, ada upaya dari sejumlah pihak untuk mengembalikan sistem pemilu dari tangan rakyat kepada pimpinan partai melalui sistem proporsional tertutup.
Artikel Terkait
Sambut Pesta Demokrasi Pemilu 2024, Partai Buruh Manggarai Timur Buka Pendaftaran Bakal Calon Legislatif
Isyaratkan Rombak Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo: Ya Nanti!
KPK Geledah Kantor Gubernur Jatim, Rocky Gerung Sebut Anies Dicegah Mewapreskan Khofifah
Gus Choi Tanggapi Isyarat Presiden Joko Widodo Reshuffle Kabinet Indonesia Maju: Silakan, apa maunya!
Sebut AHY Tetap Di Papan Atas Survei Capres-Cawapres Pilpres 2024, Herzaky Persilakan NasDem dan PKS Usulkan
Hasto Beber Kriteria Capres 2024 PDIP: Bisa Lanjutkan Kepemimpinan Soekarno, Megawati dan Jokowi
Heboh! Ganjar Renovasi Rumah Kader PDIP dengan Dana Baznas: Tak Patut dan Perlu Diusut
Ganjar Pranowo Buka Suara Soal Dana Baznas untuk Kader PDIP: Jika Banyak yang Tak Setuju Bantuan Bisa Ditarik
Waketum Gelora Fahri Hamzah Sebut Partai Pendukung Sistem Proporsional Tertutup Pileg 2024 Haus Kekuasaan
Politisi PKS Menyebut UU Cipta Kerja Mengedepankan kepentingan Investor tidak Berpihak kepada Para Pekerja