• Minggu, 5 Februari 2023

Komisi II DPR RI Bersama Mendagri dan KPU Sepakati Pelaksanaan Pemilu Tetap Proporsional Terbuka Sesuai UU

- Jumat, 13 Januari 2023 | 13:09 WIB
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. (britakan.com/DPR File)
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. (britakan.com/DPR File)

BRITAKAN.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menggunakan sistem Pemilu Proporsional Terbuka sebagaimana diatur dalam pasal 168 ayat 2 UU pemilu dan dikuatkan oleh putusan MK RI nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008.

Hal tersebut menjadi salah satu dari enam butir kesimpulan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU RI, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) RI, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu) RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Tidak hanya itu, Komisi II DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam negeri, KPU RI bawaslu RI, DKPP RI bersepakat bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Baca Juga: Hotman Paris Ungkap Ferry Irawan Sudah 3 Bulan Tidak Beri Nafkah hingga Sering marah Jika Tak Dilayani...

“Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa KPU adalah lembaga pelaksana UU dalam menjalankan teknis penyelenggaraan pemilihan umum," tutur Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dilansir dari dpr.go.id.

"Atas dasar tersebut, Komisi II DPR RI mengingatkan KPU untuk bekerja secara sungguh-sungguh melaksanakan fungsi tugas wewenang dan kewajiban dalam setiap tahapan Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam undang-undang,” 

Selain itu, Komisi II DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, KPU RI dan Bawaslu RI serta DKPP RI bersepakat bahwa penetapan daerah pemilihan (dapil) untuk DPR RI dan DPRD Provinsi sama atau tidak berubah sebagaimana termaktub dalam lampiran III dan IV UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Perppu No. 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu, menjadi bagian isi dari PKPU tentang daerah pemilihan (Dapil).

Daerah pemilihan DPRD Kabupaten, Kota akan dibahas lebih lanjut secara bersama-sama.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi II DPR RI juga menekankan kembali agar KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI dapat menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, independen, mandiri dan profesional untuk suksesnya pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 mendatang. 

Baca Juga: Kementerian Agama Gelar Jalan Sehat Kerukunan dan Deklarasi Damai Serentak di Seluruh Indonesia

Halaman:

Editor: Konradus Fedhu

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bunda Corla Resmi Dilaporkan Farhat Abbas

Rabu, 1 Februari 2023 | 17:42 WIB
X