• Minggu, 25 September 2022

Tradisi dan Kekhawatiran Gratifikasi di Kalangan PNS, Ini Penjelasan KPK

- Senin, 19 September 2022 | 18:15 WIB
Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Yulianto Sapto Prasetyo saat sosialisasi  dengan pegawai pemerintah Kota Prabumulih  di Gedung Serbaguna Komplek Rumah Dinas Walikota Prabumulih, Sumatera Selatan 14/09/2022 lalu. (Foto| KPK)
Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Yulianto Sapto Prasetyo saat sosialisasi dengan pegawai pemerintah Kota Prabumulih di Gedung Serbaguna Komplek Rumah Dinas Walikota Prabumulih, Sumatera Selatan 14/09/2022 lalu. (Foto| KPK)

JAKARTA,Britakan.com -Tradisi memberi saat acara penting seperti acara adat, pernikahan dan acara keluarga lainnya sangat melekat di Indonesia. Kekhawatiran terlibat gratifikasi dilain sisi dianggap tidak menghargai tradisi.

Kapan gratifikasi pernikahan diperbolehkan bagi Penyelenggara negara? Pertanyaan ini mencuat di tengah kegiatan Pengendalian gratifikasi di Jajaran Pegawai Pemerintah Kota Prabumulih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Serbaguna Komplek Rumah Dinas Walikota Prabumulih, Sumatera Selatan 14/09/2022 lalu.

Menjawab pertanyaan itu, Fungsional Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Yulianto Sapto Prasetyo menyebut,Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak perlu khawatir sepanjang pemberian yang diterima tidak lebih dari Rp1.000.000 per pemberi dalam setahun.

Baca Juga: Timnas Indonesia U 20 Akhirnya Mendapatkan Tiket ke Piala Asia di Uzbekistan

“Salah satu gratifikasi yang bisa diterima PNS dan tidak wajib dilaporkan adalah uang dalam pernikahan hingga acara adat lainnya dari siapapun,sepanjang pemberian itu tidak lebih dari Rp1.000.000 per pemberi,” kata Yulianto di depan 500 peserta.

Selanjutnya, dia menjelaskan gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah yang berhubungan dengan jabatan dan tanggung jawab PNS. Sedangkan hadiah atau barang yang diterima tidak berhubungan dengan jabatan dan tanggung jawab atau tidak terdapat benturan kepentingan tak wajib dilaporkan.

Namun jika tetap ragu atau ingin berhati-hati, Yulianto tetap menyarankan penyelenggara negara untuk melaporkan hadiah atau pemberian yang diterima ke inspektorat di daerah atau bisa ke unit pengendalian gratifikasi di instansinya.Kalau ada kekhawatiran karena barang yang akan dilaporkan tidak ingin diketahui orang lain, bisa gunakan Aplikasi gratifikasi online (GOL) yang bisa diunduh pada playstore dan apps store.

Baca Juga: Menteri BUMN Luncurkan Program Solar untuk Nelayan

“Semua laporan gratifikasi yang sampaikan melalui aplikasi GOL akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK. Begitu juga dengan laporan yang disampaikan melalui UPG,” ucap Yulianto.

Halaman:

Editor: Dodi Hendra

Sumber: KPK

Tags

Terkini

Wajib Tahu, Begini Cara Daftar Penerima BLT BBM

Kamis, 8 September 2022 | 13:03 WIB
X