• Senin, 15 Agustus 2022

Ketua KPK : Korupsi sudah seharusnya Diperangi seluruh lapisan Masyarakat

- Kamis, 28 Juli 2022 | 14:09 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri  saat mengikuti  Bimbingan Teknis Pembangunan Budaya Antikorupsi di Banjarmasin, Rabu (27/7). (Foto | KPK)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat mengikuti Bimbingan Teknis Pembangunan Budaya Antikorupsi di Banjarmasin, Rabu (27/7). (Foto | KPK)

JAKARTA,BritAkan.com - Dengan predikat kejahataran luar biasa (extraordinary crime) yang melekat, korupsi sudah seharusnya diperangi seluruh lapisan masyarakat

Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam Bimbingan Teknis Pembangunan Budaya Antikorupsi di Banjarmasin, Rabu (27/7).

Di hadapan puluhan peserta Bimtek, Firli menjelaskan, peran masyarakat sangat penting untuk mewujudkan tujuan negara yang bebas dari korupsi. Masyarakat bisa menjadi mata dan kepanjangan tangan KPK di seluruh wilayah Indonesia dengan melaporkan segala bentuk tindak pidana korupsi mulai dari lingkungan terdekat.

Baca Juga: Dituduh Mengendap Dana Tamsil Guru, Kadis PPO Matim, Itu Tidak Benar!

KPK bersama masyarakat harus menurunkan angka korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju,” kata Firli.

Dengan jumlah penduduk mencapai 277 juta jiwa, Firli meyakini jika seluruhnya memiliki kepedulian untuk memberantas korupsi maka kerja-kerja KPK akan semakin mudah. Langkah itu diawali dengan menanamkan nilai integritas di dalam jiwa serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa.

Jika hal itu terlaksana, masyarakat akan tergerak saling mengingatkan sesama agar berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. “Anak bangsa harus berikrar menjunjung tinggi integritas dan memiliki tekad untuk jadi yang terbaik sebagai pionir antikorupsi,” kata Firli.

Melalui kegiatan ini, KPK ingin meningkatkan kapabilitas mayarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal. Masyarakat harus memahami bahwa korupsi bisa berdampak buruk seperti menimbulkan kemiskinan, menghambat pembangunan, dan menciptakan pengangguran.

Baca Juga: Pembangunan Rusun di NTT Menghabiskan Dana Puluhan Miliar, Ini Kata Kementrian PUPR

Halaman:

Editor: Yohanes Dodi Hendra

Tags

Terkini

X