Kawal Ratusan Paket Proyek Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 di Mabar, Lorens Logam: PKN Perkuat Kapasitas

BRITAKAN.com - Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Flores, Provinsi NTT akan memperkuat kapasitas untuk mengawasi ratusan proyek pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2023.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Lembaga PKN, Lorens Logam, Rabu (18/01/2023) di Labuan Bajo.

Baca Juga: Catat! Pemda Matim dan BPJS Kesehatan Teken Kerja Sama Universal Health Coverage, Semua Warga Harus Punya Ini

Dia menyampaikan dalam waktu dekat akan melakukan bimbingan teknis dan rapat kerja dengan puluhan personel baru dengan tema "Kesiapan Pengawasan Penggunaan Uang Negara TA 2023."

Logam juga mengatakan, lembaga PKN Mabar berupaya memaksimalkan pengawasan terhadap penggunaan Keuangan Negara di Kabupaten Manggarai Barat TA 2023.

Menurut dia, penguatan kapasitas merupakan bentuk komitmen PKN dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga independen untuk memastikan penggunaan uang Negara agar tepat sasaran.

Penggunaan uang Negara melalui proyek infrastruktur Logam menyebut pihaknya akan push agar kualitas pekerjaan yang dihasilkan nantinya betul-betul sesuai standar teknis, dan juga memuaskan masyarakat selaku penerima manfaat.

Baca Juga: Puskesmas Lengkong Cepang Manggarai Barat Flores NTT Tak Layak Operasi, Tak Ada Listrik & Banyak nyamuk besar

"Penggunaan uang Negara melalui proyek infrastruktur tentu kita push agar kualitas pekerjaan yang dihasilkan betul-betul sesuai standar teknis dan juga memuaskan masyarakat selaku penerima manfaat," katanya.

Ketua PKN Lorens Logam berkomitmen mendukung kegiatan pembangunan namun mesti direncanakan dengan matang, seperti melakukan uji kelayakan "Feasilibity study" lingkungan, ekonomi dan sosial.

Sehingga, kata dia, tidak terjadi persoalan di kemudian hari seperti kerusakan jalan yang disebabkan oleh faktor topografis (lingkungan).

"Inikan logika yang tidak masuk akal."

Baca Juga: Geger! Ratusan siswi SMP dan SMA di Ponorogo Jatim Hamil di luar nikah, Ramai-ramai Lakukan hal Ini

Artinya mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang kurang beres.

"PKN melakukan bimtek untuk memperkuat pemahaman penggunaan Keuangan Negara (efektif dan tepat sasaran) terlebih khusus untuk memahami metode pekerjaan konstruksi," ujarnya.