• Minggu, 25 September 2022

Pemda Manggarai Timur Usulkan Anggaran Setengah Miliar lebih untuk Kejaksaan dan Kepolisian

- Rabu, 7 September 2022 | 11:59 WIB
Ilustrasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) mengusulkan pengadaan mobil baru yang rencananya akan disiapkan pinjam pakai oleh kepolisian dan kejaksaan. (Foto| Britakan.com )
Ilustrasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) mengusulkan pengadaan mobil baru yang rencananya akan disiapkan pinjam pakai oleh kepolisian dan kejaksaan. (Foto| Britakan.com )

BORONG,Britakan.com - Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) mengusulkan pengadaan mobil baru yang rencananya akan disiapkan pinjam pakai oleh kepolisian dan kejaksaan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Media ini , usulan pengadaan mobil baru tersebut disampaikan oleh bagian umum pemkab Matim dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD perubahan tahun 2022 di Komisi A DPRD Manggarai Timur selama beberapa hari hingga Senin (5/9/2022) kemarin.

Dalam rapat dengan agenda pembahasan APPD Perubahan Kabupaten Matim tahun 2022 tersebut, Bagian Umum Setda Matim mengusulkan pengadaan dua unit mobil baru yang bersumber dari dana APBD perubahan tahun 2022.

Baca Juga: Ketua PKN Manggarai Barat : Tata Kelola Pemerintahan EDI-WENG Sangat Buruk dan Norak

Usulan pembelian mobil baru dari Pemkab Matim tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua II DPRD Manggarai Timur sekaligus Kordinator Komisi A, Damu Damian.

"Benar ada usulan pengadaan mobil baru dari bagian umum dalam rapat komisi A. Tapi usulan itu ditolak oleh Komisi A dengan berbagai pertimbangan,"ujar Damu kepada wartawan Selasa, 6/9/2022 sore.

Politisi Perindo itu menjelaskan, Komisi A DPRD Manggarai Timur menolak pengadaan mobil baru atas narasi yang dibangun oleh pengusul akan digunakan untuk pinjam pakai oleh kepolisian dan kejaksaan tersebut. karena menurutnya, itu akan menambah beban keuangan bagi daerah yang lagi dalam kondisi terseok-seok. 

Baca Juga: Kapolda Aceh Ikut Rakor Kebijakan Pengendalian Inflasi

"Namanya pinjam pake berarti masih menjadi milik pemda toh. Nah, teman- teman DPR kan tentu mempertimbangkan biaya operasionalnya seperti bahan bakar dan biaya perawatan yang tentu tetap melekat pada OPD pemiliknya sehingga tetap menjadi beban kepada pemda," jelasnya.

Halaman:

Editor: Dodi Hendra

Tags

Terkini

X